Kemenkominfo: Satu Orang Hanya Bisa Registrasi Kartu Prabayar Sebanyak Tiga Kartu

by

Tak lama lagi atau lebih tepatnya 31 Oktober, registrasi kartu prabayar bakal diberlakukan. Kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ini hanya membatasi tiga kartu untuk satu indentitas (ID) alias orang.

Sales Area Manager Indosat Depok, Dewabrata mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan sosialisasi dari pihak Kemenkominfo. Untuk itu pihak juga akan menyosalisasikan ke para konsumen melalui konter-konter yang ada di Kota Depok. “Kami telah mendapatkan informasi itu,” ucap Dewa, kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Rabu (25/10/2017).

Di dalam peraturan itu, kata dia, untuk registrasi kartu prabayar yang divalidasi NIK cukup satu kali dengan tiga kartu. “Satu indetitas didaftarakan untuk maksimal tiga kartu,” jelas dia. Ia menambahkan, sosialisasi Kemenkominfo registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar.

“Registrasi langsung oleh calon pelanggan kartu perdana. Dan registrasi ulang bagi pelanggan lama,” kata dia. Cara registrasi berdasarkan ketentuan Kemenkominfo, kata dia, dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat alias SMS ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK#. Sedangkan. Kata dia, untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK#.

Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan KK, agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

“Setelah itu, proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi,” bebernya.

Sementara, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Nasrudin mengatakan, pemerintah kota sangat mendukung adanya registrasi mengunakan NIK. Registrasi kartu ini kata dia, untuk menghindari hal-hal kejahatan menipu. Jadi mudah dilacak.

“Namun harus ada jaminan data yang kita sampaikan aman dan tidak disalahgunakan,” kata dia. Dalam hal ini, pihaknya akan siap menyosalisasikan jika pemerintah pusat mengintruksikan ke pemerintah kota atau kabupaten.

“Kami siap dan provider juga harus menyosialisasikan hal ini. Atau konter yang menjual sim card juga bisa membantu sosialisasi,” katanya.

(pojokjabar)