Dengan Alasan Tidak Tahu, Banyak Pengusaha Gunakan Gas Bersubsidi

by

Harga eceran gas elpiji ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram naik mulai Rabu 8 November 2017. Sejumlah pengusaha restoran dan hotel di Kabupaten Bogor menggunakan gas ukuran tiga kilogram bersubsidi dengan alasan tidak tahu.

Beberapa pelanggaran lainnya ditemukan dalam inspeksi mendadak gabungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) ke sejumlah rumah makan dan hotel, Rabu siang. Para pemilik tempat yang melanggar diperingatkan sekaligus diberi sosialisasi kenaikan harga tersebut.

Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Jona Sijabat menyebutkan kenaikan harga gas 12 kilogram hampir Rp10.000 menjadi Rp129.500. Sementara gas 5,5 kilogram naik Rp5.000 menjadi Rp65.000. “Ada surat resmi pengumumannya dari Pertamina mulai hari ini (Rabu),” katanya seusai sidak.

Jona mengaku menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan para pengusaha saat petugas gabungan mengecek ke tempat-tempat tersebut. “Dari 10 tempat yang didatangi, tujuh di antaranya melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut,” kata Jona. Dia pun menduga pelanggaran serupa masih banyak terjadi di daerahnya.

Petugas menyita secara keseluruhan sebanyak 30 tabung gas tiga kilogram dalam sidak kali ini. Para pemilik tabung kemudian diminta mengganti tiga tabung ukuran tersebut dengan satu tabung gas berukuran 5,5 kilogram. Penyalahgunaan gas bersubsidi dikhawatirkan mengganggu pasokan untuk masyarakat miskin yang lebih berhak.

Pelanggaran tersebut menurutnya harus ditindak tegas dan diberantas karena pasokan gas bersubsidi dikhawatirkan berkurang mulai 2018. Jona meyakini pengurangan tersebut akibat nilai subsidi pemerintah dikurangi sekitar satu triliun rupiah sebagai upaya penghematan anggaran negara.

“Kuota (gas bersubsidi) paling banyak se-Indonesia itu Kabupaten Bogor. Saat ini kuota per bulan mencapai 3,4 juta tabung. Pasti ada pengurangan nanti,” kata Jona. Namun ia meyakini harga eceran gas tiga kilogram itu tidak akan naik meskipun pasokannya dikurangi.

Pelanggaran lain yang ditemukan dalam sidak kali ini adalah keberadaan gas tanpa stiker khusus. Stiker tersebut menurut Jona, untuk memastikan isinya sesuai standar Pertamina dan mengantisipasi pengoplosan dari gas bersubsidi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Selain itu, ia juga menemukan tabung gas yang dibeli dari luar wilayah Kabupaten Bogor. Hal itu diketahui dari plastik pelindung pada lubang tabung yang warnanya dibedakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (rayonisasi). “Tadi ditemukan ada yang membeli dari Depok,” kata Jona menyebutkan salah satu temuannya.
Sosialisasi penggunaan gas bersubsidi

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas DPC Bogor Bahriun mengakui sosialisasi kenaikan harga tersebut hanya dilakukan melalui media sosial resmi perusahaan selain di agen-agen penjualannya. Ia menyadari masih banyak pembeli yang belum mengetahui kenaikan tersebut, namun pihaknya sudah cukup gencar menyosialisasikan larangan pengusaha menggunakan gas bersubsidi.

“Banyak di antara mereka (pengusaha) membeli gas bersubsidi di warung karena kalau beli di pangkalan resmi tidak boleh,” kata Bahriun meyakinkan penjualan di agen dan pangkala sudah sesuai aturan. Ia mengakui pihaknya tidak bisa mengatur penjualan tersebut hingga di warung-warung.

Selain melarang pengusaha besar menggunakan gas bersubsidi tersebut, pihak Hiswana Migas juga berupaya mengantisipasi kelangkaan gas bersubsidi itu dengan menetapkan rayonisasi. Bahriun menjelaskan plastik pelindung lubang tabung gas tiga kilogram di Kabupaten Bogor berwarna coklat sedangkan Kota Bogor berwarna kuning.***

(PR)