Warga Tolak Ganti Rugi Rp. 1 Juta per Rumah

oleh

Pengukuran lahan untuk proyek jalur ganda Kereta Bogor Sukabumi sudah bolak-balik dilakukan. Bahkan sejak pertengahan tahun lalu, dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah intens mendatangi lokasi yang akan dijadikan lajur baru untuk proyek tersebut. Seperti di Kampung Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan. Kebanyakan warga sudah waswas rumahnya akan digusur. Apalagi melihat bayaran ganti rugi yang kabarnya hanya Rp1 juta tiap rumah

SEJAK Juni 2017, pengukuran lahan untuk proyek jalur ganda Kereta Bogor-Sukabumi sudah dilakukan. Kabarnya ada 36 meter lebar lahan yang akan terkena imbas sepanjang ja­lur Kereta Bogor-Sukabumi itu.

Artinya, beberapa wilayah Bogor seperti Batutulis dan Cipaku akan terkena imbasnya. Tak heran jika warga pun mulai cemas karena takut lahannya tak mendapat ganti rugi.

Ketua RT 04/08, Kelurahan Batutulis, Unen, mengatakan bahwa kini banyak warga resah karena muncul kabar bahwa lahan yang di­tempati warga sejak 1970 itu akan diklaim KAI dengan ganti rugi Rp1 juta. “Kita dapat kabarnya seperti itu. Makanya warga banyak yang nolak,” ungkap Unen.

Ditemui di rumahnya, ia pun menceritakan soal asal mula Kampung Batutulis itu ada. Dulunya kampung tersebut tidak sepadat sekarang. Keba­nyakan kanan kirinya masih berupa kebun. Hingga di era 90-an, kampung tersebut mu­lai dipenuhi warga. “Sebagian besar warga menengah ke bawah, makanya mereka bing­ung harus mengadu kepada siapa,” katanya.

Bahkan sejak dilakukan pen­gukuran, tidak ada perwakilan warga ataupun pemerintah yang berkomunikasi dengan warga setempat. Ia beserta warga lain­nya pun takut jika penggusuran dilakukan tiba-tiba.

Sebab jika proyek itu jadi dila­kukan, ada lima RT dari tiga RW yang kena dampak pembangu­nan dua rel tersebut, yakni RW 08, 09 dan 10. “Kira-kira ada 300-an Kepala Keluarga (KK) yang kena dampak langsung penggusuran. Di RW 08 ada satu RT yaitu RT 01. Di RW 09 ada tiga RT yakni RT 01, 02 dan 03. Sedangkan RW 10 ada satu RT yaitu RT 03. Paling banyak memang di RW 09,” bebernya.

Hingga kini, sambung Unen, belum ada surat resmi dari PT KAI terkait rencana pembangu­nan itu. “Sampai saat ini memang belum ada, baru pengukuran saja. Dulu juga kan sering lah wacana pembangunan rel, te­tapi belum pernah terrealisasi kan. Baru tahun ini, benar-benar ada pengukuran,” sambungnya.

Untuk itu, lanjutnya, dirinya berharap adanya pertemuan dengan pejabat wilayah terkait untuk mengatasi masalah ini. “Kami harus mengadu pada siapa? Kami kan sudah di sini puluhan tahun, sudah beranak pinak, makanya tidak bisa be­gitu saja. Harus ada audiensi dengan pemerintah biar wali kota datang sendiri. Lihat ke­hidupan kami, berikan solusi yang pantas dan layak, karena kan kami juga bayar pajak PBB tiap tahunnya,” ujarnya.

Sementara warga RW 08, Rubo, menyatakan bahwa pi­haknya sedang berupaya menga­dakan audiensi dengan pemerin­tah soal kelanjutan nasibnya. Sebab, menurutnya, meminda­hkan orang bukan perkara mu­dah. “Warga di sini sudah sejak 1970-an, tidak bisa begitu saja memindahkan orang. Sebab, memindahkan orang berarti memindahkan kehidupan. Ar­tinya banyak warga yang harus berpikir keras melanjutkan hidupnya,” terangnya.

Terpisah, Camat Bogor Sela­tan Sujatmiko mengakui hingga kini belum ada koor­dinasi dengan PT KAI terkait kabar rencana penggusuran warga yang menghuni lahan PT KAI tersebut. Ia mengung­kapkan, pengukuran yang dilakukan PT KAI tidak di­dampingi aparat pemerintah karena hanya kepentingan pengukuran namun belum ada tindak lanjutnya.

“Belum ada. Memang ba­nyak di wilayah Bogor Selatan yang terdampak. Karena kan memang itu lahan mereka (PT KAI, red). Malah kami banyak terima curhatan dari warga. Ya karena PT KAI belum ada ko­ordinasi, kami pun belum bisa berbuat banyak,” katanya saat dikonfirmasi.

(metropolitan id)