Sebanyak 16 Proyek di Kabupaten Bogor Terancam Gagal Lelang

oleh

Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) telah mengembalikan 13 paket lelang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Kini, dinas kembali mengajukan dengan menambah tiga paket proyek.

Namun, nyatanya 16 paket tersebut sama sekali belum melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan lelang yang diminta ULPBJ. Akibatnya, pengembalian paket terancam terulang kembali.

“Kalau dari 16 paket itu Dinas PUPR sama sekali tidak bergerak untuk memperbaiki, terpaksa kami kembalikan lagi,” ujar Kepala ULPBJ pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group).

Meski begitu, ia mengaku pihaknya tidak kaku dalam menerima perbaikan paket lelang dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Dinas PUPR.

“Artinya kalau ada pergerakan perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR, kita terima dan siap tayangkan meskipun cuma satu paket. Jadi tidak kaku,” tuturnya.

Dari 16 paket yang diajukan, Budi menjelaskan, seluruhnya dinyatakan belum memenuhi persyaratan lelang. Hampir sama dengan masalah berkas sebelumnya, kali ini ada beberapa poin yang harus diperbaiki Dinas PUPR.

Diantaranya, dua paket proyek Jalan Pagelaran-Laladon yakni terdapat kesalahan pada gambar. Kedua adalah dua paket yang awal anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni ruas Jalan Tajurhalang-Kali Suren.

“Untuk dua paket DAK, ada perubahan spek beton. Spek betonnya dia (PUPR) mau yang umur tiga hari (pekerjaan cepat) namun dampaknya kan harga satuan yang lebih mahal. Jadi ini harus ada penyesuaian,” timpal Kepala Seksi (Kasi) Jasa Konstruksi pada ULPBJ, Joko Pitono.

Joko menjelaskan, penambahan 3 paket lelang yang diajukan PUPR antara lain, peningkatan struktur Jalan Tajurhalang-Kalisuren Paket I. Peningkatan stuktur Jalan Tajurhalang-Kalisuren Paket II dan peningkatan jalan masuk Gantole.

Kemudian urai Joko, selain itu ada hal kecil yang juga memang harus diperbaiki di beberapa paket yang diajukan yakni terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP). “RUP ini harus muncul lebih dulu daripada pelelangan. Karena ini persyaratan yang harus dipenuhi,” ungkap Joko.

Berharap ada perbaikan sejak pekan lalu, nyatanya Dinas PUPR belum juga memperbaikinya. Joko mengaku masih ada yang harus direvisi mengenai Kerangka Acuan Kerjanya (KAK).

“Dari Jumat kita sudah koordinasi dengan PUPR, sekarang masih menunggu revisi atau perbaikannya,” kata Joko.

Menanggapi masalah tersebut, PPK Wilayah Barat pada Dinas PUPR, Asman Dila mengatakan, sebenarnya proyek tersebut bukan ditolak oleh ULPBJ.

“Hanya sedikit revisi KAK atau yang lainnya sebelm diumumkan. Tapi, itu bisa selesai satu atau dua hari kedepan,” ujar pria yang juga Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Leuwiliang itu.

(pojokjabar)