Bogor Barat Layak Mekar

CIBINONG – Semangat masyarakat Bogor Barat menuntut pemekaran semakin menyala. Setelah sejumlah aktivis dan organisasi kepemudaan mendatangi Departemen Dalam Negeri, hari ini masyarakat Bogor Barat akan mendatangi gedung DPR di Senayan Jakarta.

Bahkan, kedatangan masyarakat Bogor Barat kali ini akan didampingi langsung seluruh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi A Hidayat Royani mengatakan, kunjungan itu untuk menindaklanjuti hasil kunjungan sebelumnya di Depdagri. “Agendanya, konsultasi dan komunikasi serta menyampaikan hasil kajian dari Depdagri,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, hasil kajian Depdagri, wilayah Bogor Barat sangat layak untuk mekar dari Kabupaten Bogor. Karena baik secara teknis dan cakupan wilayah, sudah tidak ada masalah.

“Karena itu kita akan datangi Komisi II DPR. Kita berharap DPR segera merancang UU-nya,” kata Hidayat.

Sejumlah ormas dan masyarakat Bogor Barat, kata Hidayat, juga akan berangkat bersama-sama. Di antaranya, Komite Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPP-KBB), Jaringan Muda Bogor Barat, dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bogor.(dra)

Brimob Lumpuhkan Teroris di Gunungbunder

PAMIJAHAN – Tiga orang teroris yang berencana menggagalkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, kemarin disergap oleh Satuan II Pelopor Brigade Mobil (Brimob) ditempat persembunyiannya di Gunungbunder, Kecamatan Pamijahan.

Dalam penyergapan tersebut, kontak senjata dilakukan hingga  mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Mereka (korban, red)  langsung diamankan di Mapolsek setempat. Sementara satu orang lagi berhasil melarikan diri.

Untuk membebaskan rekannya yang diamankan di Mapolsek, satu orang teroris yang melarikan diri menghasut warga dan mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di Mapolsek.

Dalam aksi tersebut, para demonstran berbuat anarkis dengan membawa senjata berupa batu dan kayu. Tidak hanya itu, massa juga menyerang anggota Brimob dengan melempari dengan batu. Karena aksi massa semakin tidak terkendali, Satuan II Pelopor Brimob terpaksa menggunakan  water canon, penarik barrier, barracuda, dan For Rangger Double Cabin.

Pasukan pengendalian huru-hara (PHH) langsung menghalau massa yang terus merangsek masuk ke Mapolsek. Bentrokan pun tak terhindarkan antara pasukan PHH dan massa yang ingin masuk. Namun, dengan ketangkasan dan persiapan yang matang akhirnya massa yang beringas bisa dilumpuhkan oleh pasukan PHH.

Kegiatan tersebut merupakan simulasi Korps Satuan II Pelopor Brimob Kedunghalang dalam rangka latihan serta persiapan pengamanan Pilpres 8 Juli mendatang.

“Kegiatan kali ini merupakan latihan triwulan kedua tahun 2009, latian pengamanan pilpres yang akan diselenggarakan pada Juli mendatang,” ucap Kepala Satuan II Pelopor Brimob Kombes Pol Syaiful B.D, kemarin. Kegiatan yang diikuti 300 pasukan ini, diisi dengan latihan gerilya, anti gerilya, one terror, Resmob hingga PHH. (luc)

Capres Boleh Ganti Pasangan

JAKARTA – Pendaftaran bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) resmi ditutup Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin. Lembaga penyelenggaran Pemilu itu akhirnya menerima berkas tiga pasang bakal capres dan cawapres yang bakal diseleksi untuk lolos di pemilu presiden (pilpres) pada 8 Juli mendatang.

Tiga pasang bakal capres dan cawapres yang mendaftarkan diri ke KPU kemarin adalah pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win), pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro), serta pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBY-Berboedi).

JK-Win saat pendaftaran kemarin diusung oleh Partai Golongan Karya dan Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta sejumlah partai pendukung seperti Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Sementara Mega-Pro diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selain PDIP dan Gerindra, ada tujuh parpol kecil yang juga mendukung pasangan tersebut.

Sementara SBY-Berboedi, didukung oleh koalisi Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Di luar lima partai peraih kursi di Senayan itu, masih ada 17 parpol kecil yang juga mendukung pasangan SBY-Berboedi.

Pasangan JK-Win adalah pendaftar pertama di KPU. Jargon ‘Lebih Cepat, Lebih Baik’ rupanya berusaha diciptakan oleh pasangan tersebut. JK-win mendahului pasangan SBY-Boediono. Pasangan yang dideklarasikan sejak 10 Mei 2009 itu tiba di kantor KPU sekitar pukul 11:00.

Mencoba berbeda dengan dua pasangan lainnya, JK-Win tiba di KPU dengan berjalan kaki dari Masjid Sunda Kelapa di Menteng. Keduanya berpakaian krem. Mereka terlebih dahulu melakukan salat Dhuha bersama istri masing-masing.

Perjalanan yang panjangnya kira-kira 1 km itu juga diiringi puluhan simpatisan Golkar. Nuansa kuning khas Golkar dan Hanura mengiringi seremoni jalan kaki tersebut. Alunan rebana mengiringi perjalanan JK-Win bersama puluhan tim sukses dan simpatisan Golkar serta Hanura.

Saat dilakukan seremoni jalan kaki itu, kepolisian terlebih dahulu mensterilkan jalan dari Sunda Kelapa menuju Jalan Imam Bonjol, tempat gedung KPU berada. Pengamanan yang dilakukan saat perjalanan relatif leluasa. Puluhan fotografer dengan leluasa mengambil gambar pasangan dari sipil dan mantan militer tersebut.

Sesuai persyaratan dari KPU, JK-Win datang ke KPU lengkap dengan pasukan tim suksesnya. Tampak bersama mereka, Sekjen Golkar Soemarsono, Sekjen Hanura Yus Usman Sumanegara, ketua tim kampanye nasional JK-Win, Fahmi Idris, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, dan Ketua MUI Amidhan.

Para tim kampanye nasional JK-Win tidak mengenakan warna kuning khas kedua partai. Warna seragam yang digunakan adalah merah dengan tulisan JK-Wiranto di belakang seragam tersebut.

Beberapa petinggi dan juga calon legislator Golkar dan Hanura  nampak, seperti Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Ketua Bappilu Golkar Burhanudin Napitupulu, Ferry Mursyidan Baldan, Indra Jaya Piliang, Meutya Hafid, dan juga Elza Syarif. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan JK-Win kepada KPU diserahkan oleh Soemarsono dan Yus Usman. Ada 32 berkas yang harus dilengkapi setiap pasangan.

Menariknya, dua politisi dari dua partai yang sejatinya tergabung di koalisi Partai Demokrat, juga terlihat di kubu JK-Win. Keduanya adalah politisi PAN Drajad Wibowo dan Ketua DPP Partai Bulan Bintang Ali Mochtar Ngabalin. Drajad menyatakan, alasan PAN bergabung dengan JK-Win adalah berdasarkan kesamaan pandangan.

Berdasarkan peryataan ketua MPP PAN Amien Rais, JK selama ini dikenal sebagai wapres yang gampang diajak berkomunikasi. “Kami memiliki perbedaan yang mendasar jika harus mendukung Boediono,” kata Drajad.
Sementara, Ali Mochtar menyatakan, hingga kini, sejatinya PBB belum menentukan arah koalisi. Di tingkat elit PBB, memang condong dukungan adalah ke Demokrat.

“Namun, di grass root, dukungan adalah kepada JK-Win,” ujarnya bersemangat. Menurut dia, PBB baru akan menentukan arah dukungan pada pertemuan petinggi parpol malam kemarin.

Setelah pasangan JK-Win, giliran pasangan Mega-Pro yang mendaftarkan diri ke KPU. Keduanya datang tepat pukul 13:00. Berbeda dengan JK-Win yang berpakaian sama-sama krem, Megawati dan Prabowo mengenakan warna pakaian yang berbeda.

Mega mengenakan busana bernuansa merah, khas PDIP. Sementara Prabowo datang dengan pakaian kebesarannya, safari warna putih-putih, khas Gerindra.

Kedatangan mereka pun layaknya seorang pejabat. Mega dan Prabowo datang dengan satu mobil, Lexus bernomor polisi B 8471 BS. Menyusul di belakangnya, mobil para petinggi PDIP dan Gerindra. Mereka bersama-sama berangkat dari kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

Beberapa petinggi dua partai yang nampak adalah Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua Umum Gerindra Suhardi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani serta beberapa petinggi PDIP lain. Terlihat pula adik Megawati yang juga Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarno dan Guruh Soekarnoputra, serta Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan.

Pada saat pendaftaran, Megawati dan Prabowo terkesan tidak begitu akrab. Sambutan yang diberikan pun terkesan masih menonjolkan visi partainya masing-masing. Saat sesi tanya jawab pun, Megawati tidak bersedia untuk melayani wartawan dan sesi itu pun langsung ditutup.

Hanya sekitar 30 menit proses pendaftaran itu berlangsung. Saat usai, ratusan pendukung Mega-Pro ternyata sudah memenuhi halaman luar gedung KPU. Mereka membawa bendera dan atribut dari PDIP dan Gerindra. Dengan berjalan kaki, mereka lantas menyusul iring-iringan mobil petinggi PDIP dan Gerindra kembali menuju Teuku Umar.

Dua jam kemudian, giliran pasangan SBY-Berboedi mendaftar ke KPU. Kali ini, “pasukan” dari pasangan yang sama-sama asal Jawa tersebut lebih banyak. Ini wajar, mengingat mereka didukung oleh lima parpol peraih kursi di Senayan dan 17 parpol kecil.

Para petinggi dari parpol pendukung SBY-Berboedi datang beramai-ramai ke KPU. Termasuk Ketua Umum PBB MS Kaban dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan. Kedatangan SBY-Berboedi itu dilakukan setelah deklarasi koalisi di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.

Sebelum kedatangan SBY-Berboedi, ruang sidang tempat menerima pendaftaran bacapres dan bacawapres harus disterilkan. KPU memutuskan untuk memasang metal detector tambahan. Padahal, di lantai 1, sudah ada alat pendeteksi yang sama sudah terpasang. Pengamanan yang dilakukan satpam dan kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk saat itu diambil alih oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

SBY dan Boediono datang mengenakan batik warna biru. Batik SBY terlihat lebih gelap dibandingkan milik Boediono. Saat memberikan sambutan pun, semuanya diberikan kepada SBY. Boediono hanya berdiri satu langkah di belakang SBY, mendengarkan pernyataan SBY. Tidak ada sesi tanya jawab yang ditawarkan kepada wartawan saat pendaftaran SBY-Berboedi.

Tepat pukul 15:46, bakal capres SBY bersama cawapres Boediono keluar meninggalkan gedung KPU. Sebelum masuk mobil Land Cruiser hitam terbaru bernopol B 1503 TJA, mantan menko polkam tersebut sempat melambaikan tangan kepada juru foto yang sedang berada di beranda lantai 2 gedung KPU. Sementara cawapres Boediono dibawa mobil terpisah sedan Camry hitam bernopol B 1712 RFS.

Tampak beberapa petinggi Partai Demokrat mengiringi kepergian SBY. Di antaranya Ketua DPP Ruhut Sitompul dan Andi Mallarangeng, kemudian Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan. Selain itu, nampak beberapa petinggi parpol yang masuk dalam koalisi mengusung SBY-Boediono. Antara lain Ketua Umum PKPB R. Hartono, Petinggi PDP Roy BB. Janis, serta Sekjen Partai Persatuan Daerah Sys N.S.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menjelaskan bahwa berbagai kelengkapan administrasi pendaftaran telah dilengkapi. gNanti tinggal medical check up yang rencananya akan dilakukan Senin, 18 Mei mendatang,h jelasnya.

Sementara terkait koalisi dengan 23 parpol, Syarif menjelaskan tidak ada permasalahan. Dia bersikukuh bahwa ke-23 parpol telah membubuhkan tanda tangannya. “Semua sudah firm (pasti),” tegasnya.

Meski demikian, suami model Inggrid Kansil ini tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya mengenai keikutsertaan PAN dalam menandatangani dukungan tersebut. Masalah dukung-mendukung capres dan cawapres ini memang membelah dan membuat faksi-faksi dalam PAN.

Sementara, Sekjen PAN Zulkifli Hasan menyatakan, dukungan partainya kepada SBY-Berboedi sudah bulat. Kesepakatan itu merupakan hasil Rapimnas di Jogja beberapa waktu lalu. Namun, dia mengakui bahwa penandatanganan deklarasi koalisi di Cikeas itu belum membubuhkan tanda tangan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. “Iya (belum). Namun, Insya Allah sudah beres,” ujarnya.

Saat meninggalkan areal KPU, SBY dan Boediono juga melambaikan tangan kepada para pendukungnya yang telah memadati jalan Imam Bonjol. Teriakan-teriakan SBY Yes berkumandang, poster-poster GPS (Gerakan Pendukung SBY) juga nampak mewarnai aksi simpatisan SBY-Berboedi.

Tidak jauh dari lokasi tersebut, ratusan aktivis KAMMI melakukan aksi unjuk rasa menolak pemimpin bangsa yang mengusung paradigma ekonomi Neoliberal. Aksi tersebut dilokalisir oleh polisi untuk menghindari bentrok dengan pendukung SBY. Cawapres Boediono yang juga mantan menteri keuangan di zaman Megawati, banyak disoroti sebagai salah satu ekonom yang memiliki pandangan ekonomi neoliberal.

KPU Beri Kesempatan Ganti Pasangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan kesempatan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ingin mengganti pasangan, meski sudah didaftar ke KPU, Sabtu (16/5) ini. Menurut Hafiz, kesempatan ganti pasangan itu baru terjadi pada Pilpres 2009.

Bila parpol atau gabungan parpol pengusung ingin mengganti capres atau cawapres, masih ada waktu. KPU menyediakan pada tanggal 28 Mei 2009. Nanti akan ferivikasi ulang pada 6 Juni 2009,” terang Hafiz dis sela-sela pendaftaran pasangan capres/cawapres di KPU, Sabtu (16/5).
Menurutnya, ganti pasangan itu bila bakal calon yang sudah didaftar ke KPU ternyata berhalangan tetap.

“Inilah bedanya pilpres 2004 dengan pilpres 2009. Bila parpol atau gabungan parpol ingin ganti pasangan, kita masih sediakan waktu. Ganti pasangan itu misalnya karena calon yang sudah diusung berhalangan tetap, atau karena alasan lain seperti ada perubahan yang diusung parpol atau kandidat yang diusung sebelumnya tidak lolos verifikasi,” beber dia.

Soal berkas yang sudah diajukan ke KPU, kata Hafiz, akan dilakukan verifikasi paling lambat pada 18 Mei 2009. “Kalau ternyata ada kekurangan berkas, maka akan dimintakan kepada parpol pengusung pada 19-25 Mei, lalu dilakukan verifikasi lagi pada 26-27 Mei 2009. Pengundian nomor urut kami jadwalkan pada 3 Juni-9 Juli 2009, lalu masa kampanye 12 Juni-4 Juli 2009. Minggu tenang pada tanggal 5-7 Juli, lalu pada 8 Juli 2009 hari pencontrengan,” pungkasnya.(ay/noe/iw/gus/JPNN)

Galeri

Rival SBY Ancam Boikot Pilpres

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari blok rival SBY yang berpusat di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar. Mereka mengancam absen dari pertarungan pilpres kalau pelanggaran, kecurangan, dan carut-marut daftar pemilih tetap (DPT) yang berkembang dalam pemilu legislatif 9 April lalu tidak dituntaskan.

“Seandainya gugatan ini tidak mendapat respons yang positif dari penanggung jawab pemilu, maka kami mempertimbangkan bersepakat tidak melakukan partisipasi dalam pemilu presiden mendatang,” tegas Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto setelah menemui Megawati, kemarin.

Menurut dia, tidak ada gunanya mengikuti proses pemilu yang jelas-jelas penuh ketidaksempurnaan. Apalagi, peraturan yang digunakan, imbuh Wiranto, tidak berpihak kepada kebenaran. “Bagaimana ikut pertandingan, hasilnya ‘apa pun’ tidak akan memenangkan pertandingan itu,” ujarnya.

Di Blok Teuku Umar itu ada sejumlah capres. Selain Megawati (capres dari PDIP) dan Wiranto (Hanura), juga ada Rizal Ramli (Blok Perubahan), Prabowo Subianto  (Gerindra), dan Sutiyoso (PIS). Juga ada mantan Presiden Gus Dur. Mereka berkumpul mempersoalkan pemilu yang dianggap kacau serta akan mengusut kekacauan itu.

Wiranto menyatakan, banyak warga negara yang masih terpasung karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlahnya mencapai puluhan juta. “Kalau nggak diselesaikan, bagaimana mereka ikut pilpres,” sesalnya.

Secara tersirat dia mengatakan hanya memberikan tenggang waktu dua hari kepada penyelenggara pemilu untuk membuat pertanggungjawaban. “Dua hari lagi, tunggu saja, ada pernyataan resmi dari berbagai parpol yang kemarin ikut menandatangani pernyataan di sini,” cetusnya.

Pada 14 April lalu, belasan pimpinan parpol dan tokoh nasional berkumpul di kediaman Megawati. Mereka menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2009 adalah yang terburuk sejak reformasi. Sangat jauh dari pemilu yang jujur, bermartabat, adil, dan demokratis. Pelaksanaannya diwarnai banyak kecurangan, kesalahan administrasi, dan substansi sehingga mengakibatkan buruknya kualitas pemilu. “Ada lima usul yang tengah dimatangkan,” ujarnya.

Lima usul yang dimaksud Wiranto itu merupakan draf tuntutan yang diputuskan Blok Perubahan Rizal Ramli dengan Poros Penegak Kebenaran yang dimotori Wiranto melalui pertemuan paginya, sebelum Wiranto menemui Megawati.

Salah satu di antara lima usul itu adalah menuntut pemilu susulan bagi para warga negara yang ditolak menggunakan hak pilihnya karena tidak masuk DPT. Mereka juga meminta KPU beserta Sekjen segera diganti dengan personel yang independen.

“Kami ini bukan untuk menang-menangan, mengganggu proses konstitusional, atau memprotes orang per orang. Kami hanya ingin menegakkan kebenaran,” tegasnya. “Maukah main sepakbola di mana gawangnya belum ada, tatkala garis pinggirnya belum dibuat, tatkala jurinya buta,” imbuh Wiranto.

Bagaimana respons Megawati terhadap kemungkinan boikot itu? “Ini hasil pembicaraan dengan Bu Mega, bukan Pak Wiranto sendiri. Bukan saya asal maunya. Tadi pagi (kemarin pagi, red), ada 21 parpol di Kantor DPP Hanura. Sekarang tambah Bu Mega lagi, jadi sudah 22. Nanti tambah lagi,” jawabnya.

Sewaktu dikonfirmasi secara terpisah, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengelak untuk memberikan tanggapan. “Maaf, aku nggak bisa komentar soal ini. Biar Pak Wiranto sajalah,” jawabnya singkat. (pri)