23 Mobil Dinas Mewah Anggota Dewan Seharga Rp5 M Lebih

oleh

Selain empat pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dan pimpi­nan komisi, puluhan anggota DPRD lainnya pun bakal mendapatkan mo­bil dinas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Mobil itu diberikan kepada para wakil rakyat untuk menun­jang operasional kerja masing-masing anggota dewan.

Mobil yang diberikan kepada setiap anggota dewan itu yakni Toyota Rush TRD Sportivo 7 A/T dengan isi silinder 1.495 cc.­

Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor Nuradi mengatakan, pihaknya menyediakan 23 ken­daraan dinas untuk dipakai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Mobil-mobil tersebut diperuntukkan untuk para ang­gota DPRD bertugas ke daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing. “Ya memang ada 23 kendaraan dinas operasional lapangan di Sekretariat DPRD dipinjamkan untuk anggota dewan dalam kegiatan opera­sional lapangan ke dapilnya,” kata Nuradi kepada Metropo­litan, kemarin.

Mantan Kepala Dinsosnaker­trans itu menyebutkan, sebe­lumnya Sekretariat DPRD pun sudah menyediakan kendaraan dinas untuk operasional pimpi­nan DPRD, pimpinan Alat Kel­engkapan Dewan dan pimpinan fraksi-fraksi yang berjumlah 23 unit. Sedangkan untuk anggota baru dianggarkan di perubahan 2016. “Untuk perubahan itu ada 23 kendaraan operasional untuk anggota dewan dan masuk ang­garan perubahan setwan,” terangnya.

Informasi yang dihimpun Metropolitan, mobil Toyota Rush dengan tipe TRD Spor­tivo 7 A/T seharga Rp252.250.000. Untuk membelinya, Sekreta­riat DPRD harus merogoh ko­cek sekitar Rp5,801 miliar un­tuk 23 mobil dinas para wakil rakyat tersebut. Padahal dike­tahui, anggota DPRD ini cukup banyak menerima fasilitas dari pemerintah. Seperti rumah dinas yang dikonversi menjadi uang tunai serta beberapa bentuk tunjangan lainnya.

Sementara itu, pemberian mobil dinas kepada seluruh anggota DPRD pun jadi per­hatian sejumlah aktivis maha­siswa di Kabupaten Bogor. Sebab, pemberian fasilitas tersebut tak seimbang dengan kinerja anggota DPRD yang tak maksimal.

Bahkan dalam satu tahun saja, anggota DPRD tak mam­pu menyelesaikan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang sebelumnya telah dibuat me­reka. “Sejauh ini berapa jumlah perda yang dibuat anggota DPRD Kabupaten Bogor? Ba­hkan tak memenuhi target,” papar Ketua PMII Cabang Ka­bupaten Bogor, Husnul.

Ia pun berharap para wakil rakyat tersebut bisa memaksi­malkan kinerjanya agar fasilitas yang diberikan kepada ang­gota DPRD bisa seimbang. “Kalau kinerjanya sudah mak­simal, tak masalah. Ini kerja masih setengah-setengah, fasilitasnya sudah banyak yang diterima,” katanya.

Hal senada disampaikan Ke­tua Forum Mahasiswa Bogor (FMB), Rahmatullah. Menurut­nya, pemberian kendaraan operasional kepada anggota DPRD itu bentuk pemborosan anggaran. Terlebih rata-rata anggota DPRD Kabupaten Bo­gor sudah memiliki kendaraan pribadi yang lebih bagus. Se­hingga, dikhawatirkan ken­daraan operasional yang dibe­rikan tak digunakan dengan baik dan tak sesuai kebutuhan­nya. “Kalau anggota DPRD ini tak memiliki mobil, mungkin sah-sah saja diberikan. Tetapi mayoritas ini sudah mempu­nyai mobil semua, bahkan lebih bagus. Ini hanya pemborosan anggaran saja,” jelasnya.

Saat hal ini dikonfirmasi ke sejumlah anggota DPRD Ka­bupaten Bogor, mereka enggan berkomentar banyak terkait pemberian mobil dinas. Se­perti dikatakan anggota Ko­misi III DPRD Kabupaten Bogor, Ade Sanjaya. “Waduh, saya no comment dulu. Langsung saja ke ketua atau pak sekwan, ya,” singkatnya. (metropolitan.id)