Kabupaten Bogor Tolak 6.000 Taksi Online

oleh

PENOLAKAN tersebut diungkapkan Ke­pala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Eddy Wardana. Meskipun sampai saat ini pihaknya belum melakukan kesepakatan bersama pemerintah pusat setelah diberlaku­kannya Peraturan Menteri Perhubungan (Per­menhub) Nomor 108 tentang Penyelenggar­aan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, men­urut Eddy, Pemkab Bogor hanya dapat mene­rima 1.800 taksi online. ”Sebab masih banyak angkutan konvensional yang beroperasi,” katanya.

Agar masyarakat tidak kaget menerima ma­suknya taksi online, dishub akan menyosiali­sasikan peraturan tersebut sebagai payung angkutan on­line agar diketahui masyarakat termasuk sopir angkutan kota (angkot) dan ojek konvensio­nal. “Sosialisasi Permenhub 108 dilakukan untuk menganti­sipasi adanya kontroversi saat taksi online sudah masuk ke Kabupaten Bogor,”katanya.

Untuk kesepakatan masuknya taksi online tersebut, Eddy akan berkoordinasi dengan pemerin­tah pusat. “Semoga usulan kita diterima hanya 1.800 taksi online. Karena kalau 6.000 taksi online kebanyakan dan akan ditolak pemilik angkot. Rencana masuknya ini juga akan terealisasi pada 2018,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Dudi Ruk­mayadi mengatakan, pasca-keluarnya aturan baru taksi online, Kabupaten Bogor mendapat jatah kuota 6.000 unit. Kuota tersebut khusus kendaraan roda empat. Se­dangkan kendaraan roda dua online belum diatur. Namun, jumlah kuota yang ditetapkan BPTJ masih dalam pengkajian di internal pemerintah dae­rah (pemda). ”Kita kaji agar tak salah perhitungannya karena kita punya tugas me­rekomendasi,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Per­hubungan Budi Karya Suma­di (Menhub) mengatakan, peraturan ini lahir sebagai upaya Kementerian Perhubungan mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutama­kan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam Permen­hub ini yaitu kepentingan na­sional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan serta perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha.

Bila ingin menjalankan se­buah usaha sebagai perusa­haan angkutan, maka wajib berbadan hukum sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Perseroan Ter­batas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan.

Peraturan ini menyebutkan mengenai persyaratan minimal lima kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hu­kum. Sedangkan bagi pero­rangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat bergabung dalam wadah ko­perasi.

Sementara itu, pengguna jasa dan penyedia jasa akan menetapkan tarif angkutan sewa khusus berdasarkan kese­pakatan mereka sesuai batas atas dan batas bawah. Poin tarif batas atas dan batas bawah akan tetap diberlakukan ka­rena memiliki tujuan yang berpihak kepada masyarakat.

Tarif batas atas dan bawah diatur dengan tujuan menjaga keselamatan pengguna jasa transportasi bila mereka tidak memiliki alokasi dana yang cu­kup. Tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan penyedia jasa transportasi tidak memiliki alokasi dana untuk merawat kendaraan, sehingga akan meng­ganggu keselamatan pengguna jasa. Selanjutnya tarif batas ba­wah memiliki dua tujuan yaitu menjaga persaingan usaha yang sehat dan menjaga investor atau operator angkutan umum dapat merawat merawat kendaraan­nya.

Seorang anggota Asosiasi Driver Online Jawa Barat Yudi Setiadi menyampaikan aspi­rasinya pada kegiatan sosiali­sasi di Bandung. “Saya sepakat kalau tarif diatur supaya per­saingan kami dengan angkutan umum lainnya lebih sehat,” ujarnya.

Selain tarif, untuk menjaga persaingan usaha sehat, aturan ini mengatur mengenai kuota. Jumlah kuota merupakan pe­rencanaan kebutuhan ken­daraan dalam suatu wilayah operasi yang ditetapkan Di­rektur Jenderal/Kepala BPTJ/Gubernur. Banyak pihak yang meminta agar jumlah kuota ditetapkan karena perlu mengendalikan supply and demand. Jumlah kuota harus dihitung sesuai wilayah ope­rasinya. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan we­wenang seperti jual beli kuota, jumlah kuota harus diinfor­masikan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terbuka.

Perwakilan Masyarakat Trans­portasi Indonesia Ellen Tang­kudung memberikan tangga­pan positif adanya peratura­nini. Ia menekankan kepada pemerintah pusat maupun daerah turut mengontrol dan melakukan pengendalian pe­raturan yang telah ditetapkan. “Transportasi online ini me­mang perlu diatur. Karena jika tidak, hak-hak pengguna bisa terabaikan,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pengguna jasa taksi online Rani mengaku setuju dengan adanya aturan ini. Sebagai penumpang, adanya peratu­ran taksi online ini mengun­tungkan. “Saja jadi lebih me­rasa aman dan menjamin keselamatan. Selain itu, dengan adanya taksi online ini jadi lebih banyak pilihan. Kalau lebih cepat pakai taksi biasa, kalau ada waktu bisa pesan taksi online. Jadi ada pilihan bagi kita sebagai konsumen,” ujarnya.

(metropolitan.id)