Program Sertifikat Tanah Gratis di Kota Bogor Ternyata Tak Sepenuhnya Gratis!

oleh

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang digaungkan gratis.

Namun kenyataannya, di Kota Bogor tidak sepenuhnya gratis. Warga yang ikut program tersebut harus menyediakan biaya pendaftaran Rp150 ribu.

“Jadi tidak gratis sama sekali. Yang gratis biaya sertifikatnya saja karena dianggarkan APBN,” ujar Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Hanafi.

Adapun biaya Rp150 ribu tersebut kata dia, akan digunakan untuk penggandaan berkas dari panita PTSL di kelurahan dan pengadaan lain. Pembiayaan tersebut sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yang kemudian akan lebih gamblang lagi diatur dalam peraturan wali kota (Perwali).

“Dengan adanya aturan ini akan mencegah adanya pungutan liar (pungli) dari oknum tertentu, ketika masyarakat hendak mendaftarkan bidang tananhnya dalam PTSL,” bebernya.

Jika tidak ada aral, perwali yang mengatur adanya biaya pendafatar Rp150 ribu tersebut, akan rampung bulan ini atau paling lambat Januari 2018. Kota Bogor sendiri, akan mendapat jatah 30 ribu bidang tanah dalam program PTSL 2018. Jatah 30 ribu bidang yang akan disertifikatkan gratis ini tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat.

Saat ini, BPN dan Pemkot Bogor sedang menyiapkan pokmas untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya untuk disertifikatkan.”Sambil menunggu perwali, kita bentuk pokmas. Jadi masyarakat datang langsung ke kelurahan untuk daftar,” ungkap Kepala BPN Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh.

Sejatinya jumlah 60 ribu lahan yang masuk PTSL 2018, hanyalah 60 persen lahan di Kota Bogor yang belum disertfikatkan.Total lahan yang belum bersertifikat di Kota Hujan mencapai 100 ribu lahan.

“Kalau 2018 sudah 60 ribu bidang (bersertifikat), harapan kita tahun 2019 sisa 40 ribu di empat kecamatan bisa tuntas lewat program yang sama,” tegas Ery.

Dia menambahkan. BPN juga akan mengajukan dana hibah ke Pemkot Bogor. Hibah itu akan digunakan untuk bantuan petuga pokmas di kelurahan, yang bolak-balik mengurus berkas pendaftaran ke BPN.

“Karena dari BPN pusat hanya ada untuk biaya ukur di BPN Kota Bogor dan berkas yuridis. Makanya kita minta hibah ke pemkot untuk bantuan pokmas,” ungkapnya.

Sementara besaran biaya Rp150 yang dikenakan kepada masyarakat, kata dia, digunakan untuk biaya materai, penggandaan surat dan patok tanah. “Biaya ukur sudah disediakan. Tapi, kalau sudah diukur kan juga perlu dipatok dong. Kita masih tunggu perwalinya. Karena dalam SKB Tiga Menteri itu, harus ada perwali,” pungkasnya.

(POJOKJABAR.com)