Relokasi PKL Gunung Mas Rp11, 3 M Siap Lelang

oleh

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan, proses lelang untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Puncak ke lahan perkebunan teh Gunung Mas senilai Rp11,3 miliar mulai dilelang ke Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Kabupaten Bogor awal Februari.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Rustandi mengatakan, komitmen Pemkab Bogor guna mengatasi permasalahan PKL sudah menyiapkan struktur untuk menampung PKL yang berada di sepanjang kawasan Puncak dengan memenuhi kualitas, kuantitas yang dibutuhkan. “Tadi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) maupun Dinas Kebudayaam dan Pariwisata (Disbudpar), saya meminta percepatan pengumpulan dokumen proyek pembangunan relokasi agar segera dilelang BPBJ,” ujar Rustand

Rustandi menambahkan, saat ini sudah dalam tahapan persiapan dokumen lelang. Diharapkan awal Februari sudah bisa dilelangkan. Nantinya anggaran sebesar Rp11,3 miliar itu akan digunakan untuk membangun irigasi, kios, bak sampah, pos jaga, parkiran, foodcourt dan masjid. “Rencananya rincian anggarannya Rp11,3 miliat yakni Rp 2,5 miliar untuk pembangunan Masjid, Rp500 jutaan untuk saluran air, Rp3,2 miliar unit bangunan kios, Rp615 juta untuk unit foodcourt, Rp700 jutaan untuk penggantian pohon, Rp1,2 miliar untuk sewa lahan kepada PT Perkebunan Nusantara VII dan Rp3,7 miliar untuk pengaspalan dan pembuatan lahan parkir,” bebernya.

Pemkab Bogor juga, kata dia, tidak perlu melakukan kajian analisa dampak lalu lintas (Amdalkarena ;ahan relokasi PKL Puncak ini satu kesatuan dengan area wisata Gunung Mas. “Untuk izin Amdal Lalin dan izin usahanya sudah ada, yaitu usaha di bidang pariwisata,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBJ Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi mengaku, jika dokumennya lengkap, ULP siap mempercepat waktu lelang proyek pembangunan rekokasi PKL Puncak. Apalagi di rapat paripurna awal tahun ini, proyek pembangunan relokasi PKL Puncak merupakan program prioritas Pemkab Bogor. “Kalau dokumennya sudah lengkap akan disegerakan, apalagi tidak ada kontraktor yang melakukan sanggahan hingga tentunya proyek ini segera dikerjakan,” pungkasnya.

(METROPOLITAN)