Akses Warga Dipersulit Sentul City

oleh

Persoalan tanah di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang tidak pernah berhenti. Setelah ribuan warga sentul melakukan aksi unjuk rasa menolak penguasaan tanah sepihak oleh Sentul City pada September 2017 lalu. Kali ini aksi sepihak dilakukan pihak Sentul City dengan melakukan pemagaran di lahan milik warga seluas 64 hektar. Dari 64 hektar tersebut sekitar 30 hektar merupakan pusat pelatihan peternakan gratis.

Salah satu pengurus pelatihan peternakan sapi Septian (34) mengatakan, pemagaran lahan dilakukan tanpa pemberitahuan. “Akses jalan ke lokasi peternakan dipersempit, kita kesusahan keluar masuk peternakan,” kata Septian.

Septian menjelaskan, lahan miliknya sudah dikuasainya sejak lama dan sedang dilakukan sertifikat dari BPN. Menurut dia, dengan pemagaran tersebut telah menggangu aktivitas lokasi pelatihan peternakan. Selama ini, kata Septian, peternakan tersebut menjadi pusat pelatihan bagi mahasiswa dan pelajar untuk memperdalam ilmu peternakan sapi dan kambing. “Ada 200 sapi dan 300 kambing yang diternakkan. Semuanya menjadi tempat pelatihan mahasiswa dan pelajar yang berasal dari IPB, UGM, Brawijaya dan kampus lainnya,” katanya.

Tidak hanya untuk mahasiswa, lokasi ini juga menjadi pusat latihan bersama Pemkab Bogor, di bawah kementerian pertanian. Bahkan pusat pelatihan peternakan gratis tersebut sudah bekerja sama dengan negara lain seperti Selandia Baru dan Belanda. “Juni nanti perwakilan dari pemerintah Belanda mau ke lokasi peternakan kami untuk bekerjasama,” jelas Septian.

Ia menambahkan selama ini, sudah mengelola lahan tersebut dan membayar pajak ke negara. Peternakan gratis ini pun sudah dikunjungi semua kalangan seperti Marzuki Ali, Pengusaha Abdul Latif dan Menteri Agraria Sofyan Djalil. Salah satu petani Madun mengaku selama bertahun-tahun sudah ikut berternak dengan menanam rumput dan hasilnya bisa membantu untuk keluarga. “Kami beruntung bisa ikut beternak di tempat ini,” kaya Madun

Sementara itu, pihak Sentul City melalui penasehat hukumnya Faisal Farhan mengaku telah meminta masyarakat yang menguasai di blok Pasiripis, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang untuk meninggalkan lokasinya. Sebab pihaknya mengklaim sudah bersertifikat HGB dan peralihan dari HGU Perkebunan Nusantara, PTPN XI.

(metropolitan.id)