TNI Gerebek Elpiji Oplosan, Ini Tanggapan Pertamina

oleh

Tempat pengoplosan elpiji di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, digerebek oleh TNI Korem 061 Suryakencana.‎ Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan 800 tabung gas yang sudah dioplos dengan berbagai ukuran mulai dari ukuran 3 Kg, 12 kg, sampai 50 kg.

Menanggapi penggerebekan tersebut, Unit Manager Communication & CSR MOR III, Dian Hapsari Firasati, menghimbau agar masyarakat untuk membeli elpiji di agen atau pangkalan resmi Pertamina. Sebab, membeli gas elpiji di luar agen at‎au pangkalan resmi memiliki sejumlah resiko.

“Yang pertama adalah unsur safety. Tabung yang sudah pernah dioplos seperti ini, sudah tidak aman terutama di bagian valve (katup), karena pernah dioplos secara paksa,” ujar dia dalam keterangan pers yang disampaikan Selasa, 20 Februari 2018.

Menurut Dian, pembukaan dan penyuntikan secara paksa yang tidak sesuai prosedur aman bisa mengkibatkan kecelakaan. Hal ini sangat berisiko baik untuk pelaku maupun pengguna elpiji.

Selain itu, menurut Dian, pembelian elpiji di agen dan pangkalan resmi Pertamina menggunakan harga resmi. Untuk elpiji 3 Kg di wilayah Bogor, menggunakan harga eceran tertinggi Rp 16.500 per tabung‎.

Sementara untuk elpiji 12 Kg tabung biru seharga Rp 139.000 per tabung, Bright Gas 12 Kg seharga Rp 141.000 per tabung, Bright Gas 5,5 kg seharga Rp 65.000 per tabung, dan elpiji 50 kg seharga Rp 593.000 per tabung.

“Apabila masyarakat ada yang menemukan LPG non subsidi dengan harga yang jauh lebih murah, maka perlu diwaspadai karena kemungkinan hasil pemindahan dari tabung 3 kg,” ujar dia.

Dia mengatakan, jumlah agen dan pangkalan di Bogor cukup banyak. Selain itu Bright Gas juga tersedia di sejumlah mini market modern yang tersebar di Kota Bogor.

“Kami berusaha menyediakan layanan yang memudahkan. Kami tidak merekomendasikan pembelian LPG di luar agen resmi Pertamina termasuk toko online yang tidak resmi dari Pertamina,”ujar dia.

Menurut Dian, elpiji 3 Kg merupakan barang yang disubsidi oleh negara. Penggunaannya hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

“Dengan adanya penyalahgunaan seperti ini, tentu membuat masyarakat tidak mampu yang seharusnya menerima LPG 3 Kg jadi kesulitan. Di sisi lain negara juga mengalami kerugian karena mengeluarkan subsidi,” ujar dia

(PR/jabarmedia)