Bareskrim Tunjuk Ahyudin Dan Ibnu Khajar Atas Kasus Penggelapan Dana ACT

oleh -di lihat 44 kali

Jakarta, – Divisi Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penggelapan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dua di antaranya adalah Ahyudin (A), Ketua dan Pendiri ACT, dan Ibnu Khajr (IK), Ketua ACT saat ini.

Dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Metro Jaya pada 25 Juli 2022, “nama tersangka resmi dipastikan pada pukul 15.50 WIB,” kata Coombs Helvey Asegav, Wakil Direktur Bareskrim Polri. . ).

Hilfi mengatakan Ahi El Din menjadi tersangka karena dia adalah wali ACT saat kejadian.

Kemudian, Ibnu Khajr bekerja sebagai pengurus Yayasan ACT. Selain itu, dua petinggi ACT telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Selain itu, H adalah bagian dari pelatih NIA, bagian dari pelatih,” katanya.

Menurut dia, tersangka belum ditahan karena pihaknya masih mendalami kasus terkait penahanan tersebut.

“Untuk saat ini, saya akan mengubah nama secara internal terkait penangkapan atau penahanan,” katanya.

Terkait kasus ini, penyidik ​​telah memeriksa beberapa saksi, antara lain Ahy Al-Din dan Ibnu Khajr.

Sementara itu, Ahedin dan Benno sering ditanya tentang struktur, tugas dan tanggung jawab proses penggajian ACT.

Bareskrim juga menduga ACT menyalahgunakan dana Boeing untuk korban jatuhnya Lion Air JT-610 2018.

Brigjen Ahmed Ramadan, Direktur Divisi Humas Polri (Karo Banas) sebelumnya menyatakan, dugaan pencabulan dilakukan oleh mantan Direktur ACT Ahedin dan Direktur ACT Ibnu Khajr.

“Manajemen ACT Corporation, dalam hal ini Ahi Al-Din yang merangkap sebagai Founder, President, Director dan Director, serta Ibn Khajr, Chairman of the Board, menyatakan bahwa dana sosial atau CSR tertentu dibiayai oleh Boeing untuk kepentingan pribadi. manfaat untuk gaji dan fasilitas pribadi. telah disalahgunakan

Polisi juga memperkirakan 10 hingga 20 persen dana sosial ACT digunakan untuk gaji pegawai.

Bahkan, ACT dituding melakukan pencucian uang melalui perusahaan Shell.

Dugaan penipuan itu bermula setelah majalah Tempo menyampaikan laporan berjudul “Kantung Bocor Dana Rakyat”.

Salah satu pengungkapannya terkait penggunaan dana yang berlebihan yang disumbangkan untuk pengoperasian beberapa fasilitas kelas atas berupa kendaraan operasional Alphard dan pejabat senior di ACT.

PPATK juga menemukan indikasi serupa terkait penyalahgunaan dana Yayasan ACT untuk kepentingan pribadi dan kegiatan terlarang.

(Kompas.com)

No More Posts Available.

No more pages to load.